Jalur Khusus Batu Bara Bertambah

12/02/2013 12:27

Palembang BP - Selain jalan milik PT Servo, akhir maret mendatang jalur alternatif khusus angkutan batu bara bakal beroperasi. Jalur khusus ini di bangun hasil kerja sama Pemprov Sumsel dengan pengusaha transportasi.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel Robert Heri, mengatakan, jalur khusus tersebut dipastikan sudah dapat dilewati akhir maret. Sebab, pembangunannya hampir selesai seratus persen. Jalur alternatif ini adalah Jalan Bara Marga Sarana (BMS) yang dibangun oleh empat perusahaan. Jalan ini memiliki panjang 90 kilometer dengan rute Kabupaten Lahat Simpang Belimbing - Muara Lematang (Muaraenim).

           

“Saat ini, jalur ini tinggal penyelesaian pembangunan di beberapa titik saja. Kami optimis, akhir maret nanti jalan khusus batu bara akan bertambah. Jadi, selain jalan milik PT Servo, Jalan BMS sudah bisa dioperasikan,” ujar Robert, Senin (11/2).

           

Menurut Robert, pembangunan Jalan BMS ini tidak sulit karena jalan itu sudah ada sebelumnya dan tinggal pengerasan saja. Jalan tersebut melewati jalur perusahaan perkebunan dan pertambangan. Berbeda dengan jalan PT Servo yang sengaja membuat jalan baru dan melakukan penimbunan di ruas jalannya, sehingga memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikannya.

           

Lebih lanjut Robert Heri mengungkapkan, sejak pemberlakuan Surat Edaran Gubernur Sumsel tentang pelarangan melintas dijalan umum bagi angkutan batu bara, pengusaha tranportir dan pertambangan menggenjot pembangunan jalan sendiri. Dengan adanya jalan alternatif batu bara ini, produksi Sumber Daya Alam (SDA) terbesar di Sumsel tersebut dapat kembali normal.

           

“Ke depan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat dan tentunya transportir batu bara. Prodiksi Batu Bara juga akan meningkat,” katanya.

           

Sementara itu, ketua Asosiasi Angkutan Batu Bara Kabupaten Lahat Hudson Arpan, mengatakan, penerapan aturan pelarangan angkutan batu bara untuk melintas di jalan umum sangat mempengaruhi jalannya usaha mereka. Penerapan kebijakan ini secara tidak langsung membuat sekitar 3.500 truk yang biasa mengangkut batu bara harus di parkir.

           

Namun, ia juga mengapresiasi Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin yang tidak hanya memberlakukan kebijakan, tetapi juga memberikan solusi dengan dispensasi penundaan pembayaran leasing truk batu bara.

Tadinya kami memang kesulitan. Tapi, solusi yang diberikan Bapak Gubernur banyak membantu kami, tidak terlalu memberatkan dalam keadaan sekarang,” ujarnya.

           

Meski belum beroperasi mengangkut batu bara, sebagian transportir untuk sementara mencari pekerjaan lain dengan mengangkut komuditi lain yang secara aturan tidak melanggar hukum dan Perda di Provinsi ini. “Sekarang tinggal menunggu jalan khusus baik dari PT Servo maupun jalan BMS. Kalau sudah beroperasi, kami siap kembali mengangkut batubara,” tegasnya.

           

Sebelumnya komisi IV DPRD Sumsel mendesak pengusaha batubara bersama perusahaan daerah Sumsel membentuk konsorsium dan membuat jalan khusus.
           

“Dari hasil rapat, kita akan membentuk Pansus dan akan melakukan kunjungan jalan khusus ke Kalimantan Selatan, karena Kalimantan Selatan yang satu-satunya provinsi yang memiliki jalan khusus batubara,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Edward Jaya.

           

Menurut Edward, pihaknya meminta perusahaan daerah untuk mengkoordinir seluruh pengusaha tambang batubara, membuat jalan khusus. “Kita tidak ingin seperti jalan Servo. Dia buat satu jalan, dia menampung 30 persen kendaraan dari luar, 70 persen kemana. Karena itulah kita harapkan 70 persen ini. Kita ingin perusahaan daerah bersama pengusaha batubara membentuk konsorsium membuat jalan khusus batubara seperti jalan tol,” kata Edward.

sumber : Beritapagi, edisi Selasa 12 Februari 2013

Produksi Batubara Berhenti

30 pengusaha batubara sumsel hentikan produksi

Oleh Muhammad Yazid, Diemas Kresna Duta - Senin, 28 Januari 2013 | 06:00 WIB

Telah dibaca sebanyak 2612 kali

Komentar

Berita Terkait

• Pengusaha batubara kecam Alex Noerdin
• Penerimaan negara di sektor tambang dibawah target

JAKARTA. Sebanyak 30 perusahaan pertambangan batubara yang tergabung dalam Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) di Sumatera Selatan terpaksa menghentikan produksinya lantaran terhambat operasi pengangkutan menuju pelabuhan. Hal itu terjadi lantaran penerapan aturan daerah terkait pelarangan truk pengangkut batubarayang dilarang melintas jalan umum.
Anggawira, Wakil Sekjen Aspebindo mengatakan, sejumlah perusahaan tidak bisa menyuplai produksinya terhitung sejak 1 Januari silam. Menurut perkiraannya, jumlah pasokan batubara yang terhambat keluar dari Sumatera Selatan sebanyak dua juta ton. "Bahkan, ada sebagian perusahaan anggota kami, yang terkena pinalti karena gagal memasok batubara ke konsumennya," kata dia kepada KONTAN, Minggu (27/1).
Menurutnya, harga rata-rata batubara di wilayah Sumatera Selatan mencapai sekitar Rp 100.000 per ton. Biaya angkutan dari areal pertambangan menuju pelabuhan kurang lebih sama dengan biaya produksi. Alhasil, hingga sekarang ini, potensi kerugian yang diderita pengusaha bisa mencapai Rp 400 miliar.
Seperti diketahui, Gubernur Sumsel Alex Noerdin telah mengeluarkan Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam keputusan itu, gubernur melarang truk pengangkut batubara melintas di jalan umum dan mengalihkannya ke jalan milik PT Servo.
Berdasarkan Perda Nomor 5/2011 Pasal 52 menyatakan, kegiatan pengangkutan batubara lintas kabupaten/kota harus melalui jalan khusus yang ditetapkan dalam keputusan gubernur. Kewajiban ini diberlakukan dua tahun sejak peraturan dirilis Pemprov Sumatera Selatan, artinya mulai diterapkan pada 2013 ini.
Menurut Anggawira, perda tersebut ditandatangani oleh Alex Nordin pada 11 Maret 2011 silam. Dengan begitu, seharusnya pelarangan melintas di jalan umum baru berlaku dua bulan ke depan. "Sebenarnya kami siap untuk menaati Perda, tapi kan seharusnya berlaku Maret depan. Kenapa mulai 1 Januari diterapkan?" imbuhnya.
Jalan belum jadi
Selain itu, lanjut Anggawira, kondisi jalan yang disiapkan PT Servo sekitar 115 kilometer (km) juga tidak memuaskan kalangan pengusaha. Pasalnya, di beberapa titik di jalan tersebut tidak bisa dilalui karena terendam banjir hingga mencapai dua meter, dan masih terdapat jembatan yang belum rampung dibangun.
Bahkan, sebagian besar jalanan tersebut tidak beraspal dan hanya berlapiskan tanah keras yang berdebu. "Jalan PT Servo tidak mungkin bisa dilewati, dan kalau lewat jalan umum akan berhadapan dengan petugas kepolisian. Karena itu, kami lebih memilih menghentikan produksi dan pengangkutan," ujarnya.
Dia menambahkan, saat ini pihaknya tengah berupaya dengan mengadukan persoalan ini ke Kementerian Dalam Negeri. Aspebindo menuntut pemerintah pusat tanggap untuk menyelesaikan masalah ini, yakni dengan mencabut Perda Nomor 5/2011 karena jelas-jelas mengganggu iklim investasi dan usaha pertambangan batubara.
Joko Pramono, Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk mengatakan, sejauh ini produksi perusahaannya tidak terganggu dengan penerapan Perda Nomor 5/2011. Sebab, sudah sejak lama perusahaannya menggunakan fasilitas pengangkutan batubara dengan kereta api. "Produksi kami masih tetap stabil dan tidak terganggu pelarangan pengangkutan itu," kata dia.
Boks
Pengusaha batubara  menyatakan mereka keberatan atas rencana pemerintah  untuk menaikan tarif pinjam pakai kawasan hutan sebesar 33%. Alasannya, kebijakan tersebut jelas akan menambah beban mereka.
Seperti diketahui, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan berencana untuk menaikan tarif sewa hutan yang masuk dalam wilayah kerja pertambangan, dari sebelumnya Rp 3 juta per hektare (ha) menjadi Rp 4 juta per ha.
Kini aturan kenaikan tersebut, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2008 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sedang direvisi. Atas rencana tersebut, pengusaha batubara meradang. "Boleh naik asal jangan 33%. Kalau di kisaran 10%  sih kami masih bisa menoleransi," kata Supriatna Suhala, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI).
Dia bilang, kenaikan itu  adalah pukulan baru bagi pengusaha di tengah anjloknya harga batubara. "Biaya operasional bisa naik dan margin bisa turun," kata dia. Belum diperoleh tanggapan Menteri Zulkifli Hasan atas keberatan tersebut.

Potensi Batubara Sumut Tunggu Sentuhan Investor

Harian Medan Bisnis

Share on facebook

Share on twitter

Share on email

Share on print

Share on gmail

Share on stumbleupon

Share on favorites

More Sharing Services

Kamis, 07 Mar 2013 07:16 WIB

Potensi Batubara Sumut Tunggu Sentuhan Investor

MedanBisnis – Medan. Sumber daya alam batubara di Provinsi Sumatera Utara (Pemrovsu) hingga saat ini belum dimanfaatkan meski batubara bisa menjadi salah satu bahan bakar pembangkit listrik. Potensi batu bara yang terdapat di tiga wilayah yakni Nias, Mandailing Natal (Madina) dan Labura masih menunggu kedatangan investor untuk dikembangkan.

Kabid Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sumut, Zubaidi mengatakan, saat ini masih melakukan eksplorasi mengenai kelayakan dan potensi tambang batubara di Madina dan Labura. Meski untuk potensi batubara di kedua wilayah itu belum diketahui dengan waktu yang tidak terbatas. "Sedangkan di Nias, belum dapat dilakukan karena terhambat pada kawasan hutan lindung," ujarnya kepada wartawan, Rabu (6/3) di Medan.

Diakuinya, untuk pemanfaatan potensi batubara yang dikembangkan investor juga tidak dapat diketahui karena izin pertambangan ada di daerah masing-masing.

 "Laporan kita belum ada investor dan nilai investasi yang masuk untuk melakukan pengeboran batubara. Kami masih mengetahui wilayah potensi batubara sedangkan volumenya sama sekali belum terdata," ucapnya.

Dijelaskan Zubaidi, sebelum memanfaatkan tambang batubara yang ada pihaknya juga harus melakukan pengeboran terlebih dahulu untuk mengetahui kedalaman tambang. Setelah itu melakukan beberapa tahap yakni survei pendahuluan, eksplorasi dan studi kelayakan.
"Jika ditemukan tambang tersebut tidak layak dilakukan pengembangan karena potensi hasil batubara yang kecil, ya tidak jadi ditambang," ucapnya.

Informasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan mendorong peningkatan eksplorasi dan eksploitasi batubara di Pulau Sumatera karena wilayah tersebut memiliki cadangan yang jauh lebih besar. Namun eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan di wilayah tersebut masih kalah dibanding wilayah Kalimantan.

Berdasarkan data potensi tambang batubara sebesar 161 miliar ton di Indonesia, 53% berada di Pulau Sumatera dan hanya 47 % berada di Pulau Kalimantan. Namun saat ini 92 % eksplorasi dan eksploitasi batubara ada di Kalimantan, sedangkan di Sumatera hanya 8%.

Badan Geologi, Kementerian ESDM mencatat potensi sumber daya batubara sebesar 161 miliar ton, sebanyak 120 miliar ton berupa tambang terbuka, sedangkan 41 miliar ton lain berada di dalam tanah. Dari jumlah itu, total cadangan batu bara yang bisa segera dieksploitasi mencapai 28 miliar ton.

Pengamat Ekonomi Sumut, M Ishak mengatakan, memang potensi batubara di Sumut cukup banyak namun belum dikembangkan karena selain butuh permodalan yang besar juga dapat merusak lingkungan.

"Mengeksplorasi batubara ini dapat merusak lingkungan, makanya belum ada yang mengembangkan. Jika pun bisa dikelola harus menggunakan teknologi canggih tapi memerlukan biaya investasi besar," ucapnya.

Kondisi ini, lanjut Ishak, membuat investor enggan mengembangkan batubara di Sumut. Pemerintah setempat pun lebih memilih mengeksplorasi sumber daya alam lain yang memang dibutuhkan namun tidak banyak memerlukan biaya investasi.(yuni naibaho)

Kementerian ESDM Dorong Pertambangan Batubara di Sumatera

Minggu, 13 Januari 2013, 20:56 WIB

Komentar : 0

Antara

Tambang batu bara

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui penambangan batu bara di Pulau Kalimantan sangat berlebihan.

Untuk itu  Kementerian ESDM bakal mendorong peningkatan eksplorasi dan eksploitasi batu bara di Pulau Sumatera untuk bisa menggenjot produksi pada tahun-tahun mendatang. "Wilayah Sumatera memiliki cadangan yang jauh lebih besar, namun eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan di wilayah tersebut masih kalah dibanding wilayah Kalimantan," kata Kepala Badan Geologi, Kementerian ESDM R Sukhyar di Jakarta, Ahad (13/1).

Sukhyar menjelaskan saat ini distribusi pertambangan batu bara di Indonesia mengalami ketimpangan. Dari potensi tambang batubara sebesar 161 miliar ton di Indonesia, 53 persen berada di Pulau Sumatera dan hanya 47 persen berada di Pulau Kalimantan.

"Namun saat ini 92 persen eksplorasi dan eksploitasi batubara ada di Kalimantan, sedangkan di Sumatera hanya 8 persen,” kata Sukhyar mengungkapkan.

Badan Geologi, Kementerian ESDM mencatat potensi sumber daya batu bara sebesar 161 miliar ton, sebanyak 120 miliar ton berupa tambang terbuka, sedangkan 41 miliar ton lain berada di dalam tanah. Dari jumlah itu, total cadangan batu bara yang bisa segera dieksploitasi mencapai 28 miliar ton.

Ketimpangan itu terjadi karena wilayah Kalimantan menawarkan infrastruktur yang lebih baik dibanding dengan Sumatera, kata Sukhyar.

Selain itu, Kalimantan juga memiliki sungai-sungai yang besar yang bisa digunakan untuk sarana transportasi batu bara, sedangkan wilayah Sumatera sebagian besar hanya memiliki sungai-sungai kecil.

Faktor lainnya adalah tambang batu bara di Sumatera, sering mengalami persinggungan atau 'overlapping' dengan perkebunan dan hutan suaka alam. "Sehingga minat pengusaha untuk berinvestasi di Sumatera sedikit berkurang," srbut dia.

Karenanya pemerintah sedang membangun transportasi batu bara di wilayah Sumatera.
Lebih jauh Sukhyar menjelaskan, ada enam proyek kereta api batu bara yang saat ini sedang dikerjakan. Proyek-proyek itu antara lain, kereta api batu bara di Tanjung Carat yang dikerjakan PT Adani Sumsel, proyek kereta api batu bara yang menghubungkan Lahat-Muara Lematang-Tanjung Lago yang saat ini sudah memasuki tahap finishing dan dikerjakan PT Servo Lintas Raya.

Juga ada proyek kereta api batubara Tanjung Enim-Baturaja-Srengsem Lampung yang saat ini masih dalam tahap studi dan dikerjakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan proyek kereta api batu bara Musi Rawas-Tanjung Api-Api yang dikerjakan PT Reliance India.

Tingkat produksi dan ekspor batu bara di Indonesia terlalu cepat dibandingkan dengan konsumsi domestik. Karena itu pihaknya mendukung upaya pembatasan ekspor batubara yang saat ini dilakukan Pemerintah Indonesia.

"Saat ini hanya sedang tidak bagus. Saya yakin akan kembali menguat dengan segera, karena harga komoditas energi biasanya cepat pulih," katanya mengakhiri.

Kementerian ESDM Dorong Pertambangan Batubara di Sumatera

Minggu, 13 Januari 2013, 20:56 WIB

Komentar : 0

Antara

Tambang batu bara

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui penambangan batu bara di Pulau Kalimantan sangat berlebihan.

Untuk itu  Kementerian ESDM bakal mendorong peningkatan eksplorasi dan eksploitasi batu bara di Pulau Sumatera untuk bisa menggenjot produksi pada tahun-tahun mendatang. "Wilayah Sumatera memiliki cadangan yang jauh lebih besar, namun eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan di wilayah tersebut masih kalah dibanding wilayah Kalimantan," kata Kepala Badan Geologi, Kementerian ESDM R Sukhyar di Jakarta, Ahad (13/1).

Sukhyar menjelaskan saat ini distribusi pertambangan batu bara di Indonesia mengalami ketimpangan. Dari potensi tambang batubara sebesar 161 miliar ton di Indonesia, 53 persen berada di Pulau Sumatera dan hanya 47 persen berada di Pulau Kalimantan.

"Namun saat ini 92 persen eksplorasi dan eksploitasi batubara ada di Kalimantan, sedangkan di Sumatera hanya 8 persen,” kata Sukhyar mengungkapkan.

Badan Geologi, Kementerian ESDM mencatat potensi sumber daya batu bara sebesar 161 miliar ton, sebanyak 120 miliar ton berupa tambang terbuka, sedangkan 41 miliar ton lain berada di dalam tanah. Dari jumlah itu, total cadangan batu bara yang bisa segera dieksploitasi mencapai 28 miliar ton.

Ketimpangan itu terjadi karena wilayah Kalimantan menawarkan infrastruktur yang lebih baik dibanding dengan Sumatera, kata Sukhyar.

Selain itu, Kalimantan juga memiliki sungai-sungai yang besar yang bisa digunakan untuk sarana transportasi batu bara, sedangkan wilayah Sumatera sebagian besar hanya memiliki sungai-sungai kecil.

Faktor lainnya adalah tambang batu bara di Sumatera, sering mengalami persinggungan atau 'overlapping' dengan perkebunan dan hutan suaka alam. "Sehingga minat pengusaha untuk berinvestasi di Sumatera sedikit berkurang," srbut dia.

Karenanya pemerintah sedang membangun transportasi batu bara di wilayah Sumatera.
Lebih jauh Sukhyar menjelaskan, ada enam proyek kereta api batu bara yang saat ini sedang dikerjakan. Proyek-proyek itu antara lain, kereta api batu bara di Tanjung Carat yang dikerjakan PT Adani Sumsel, proyek kereta api batu bara yang menghubungkan Lahat-Muara Lematang-Tanjung Lago yang saat ini sudah memasuki tahap finishing dan dikerjakan PT Servo Lintas Raya.

Juga ada proyek kereta api batubara Tanjung Enim-Baturaja-Srengsem Lampung yang saat ini masih dalam tahap studi dan dikerjakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan proyek kereta api batu bara Musi Rawas-Tanjung Api-Api yang dikerjakan PT Reliance India.

Tingkat produksi dan ekspor batu bara di Indonesia terlalu cepat dibandingkan dengan konsumsi domestik. Karena itu pihaknya mendukung upaya pembatasan ekspor batubara yang saat ini dilakukan Pemerintah Indonesia.

"Saat ini hanya sedang tidak bagus. Saya yakin akan kembali menguat dengan segera, karena harga komoditas energi biasanya cepat pulih," katanya mengakhiri.

Kementerian ESDM Dorong Pertambangan Batubara di Sumatera

Minggu, 13 Januari 2013, 20:56 WIB

Komentar : 0

Antara

Tambang batu bara

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui penambangan batu bara di Pulau Kalimantan sangat berlebihan.

Untuk itu  Kementerian ESDM bakal mendorong peningkatan eksplorasi dan eksploitasi batu bara di Pulau Sumatera untuk bisa menggenjot produksi pada tahun-tahun mendatang. "Wilayah Sumatera memiliki cadangan yang jauh lebih besar, namun eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan di wilayah tersebut masih kalah dibanding wilayah Kalimantan," kata Kepala Badan Geologi, Kementerian ESDM R Sukhyar di Jakarta, Ahad (13/1).

Sukhyar menjelaskan saat ini distribusi pertambangan batu bara di Indonesia mengalami ketimpangan. Dari potensi tambang batubara sebesar 161 miliar ton di Indonesia, 53 persen berada di Pulau Sumatera dan hanya 47 persen berada di Pulau Kalimantan.

"Namun saat ini 92 persen eksplorasi dan eksploitasi batubara ada di Kalimantan, sedangkan di Sumatera hanya 8 persen,” kata Sukhyar mengungkapkan.

Badan Geologi, Kementerian ESDM mencatat potensi sumber daya batu bara sebesar 161 miliar ton, sebanyak 120 miliar ton berupa tambang terbuka, sedangkan 41 miliar ton lain berada di dalam tanah. Dari jumlah itu, total cadangan batu bara yang bisa segera dieksploitasi mencapai 28 miliar ton.

Ketimpangan itu terjadi karena wilayah Kalimantan menawarkan infrastruktur yang lebih baik dibanding dengan Sumatera, kata Sukhyar.

Selain itu, Kalimantan juga memiliki sungai-sungai yang besar yang bisa digunakan untuk sarana transportasi batu bara, sedangkan wilayah Sumatera sebagian besar hanya memiliki sungai-sungai kecil.

Faktor lainnya adalah tambang batu bara di Sumatera, sering mengalami persinggungan atau 'overlapping' dengan perkebunan dan hutan suaka alam. "Sehingga minat pengusaha untuk berinvestasi di Sumatera sedikit berkurang," srbut dia.

Karenanya pemerintah sedang membangun transportasi batu bara di wilayah Sumatera.
Lebih jauh Sukhyar menjelaskan, ada enam proyek kereta api batu bara yang saat ini sedang dikerjakan. Proyek-proyek itu antara lain, kereta api batu bara di Tanjung Carat yang dikerjakan PT Adani Sumsel, proyek kereta api batu bara yang menghubungkan Lahat-Muara Lematang-Tanjung Lago yang saat ini sudah memasuki tahap finishing dan dikerjakan PT Servo Lintas Raya.

Juga ada proyek kereta api batubara Tanjung Enim-Baturaja-Srengsem Lampung yang saat ini masih dalam tahap studi dan dikerjakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan proyek kereta api batu bara Musi Rawas-Tanjung Api-Api yang dikerjakan PT Reliance India.

Tingkat produksi dan ekspor batu bara di Indonesia terlalu cepat dibandingkan dengan konsumsi domestik. Karena itu pihaknya mendukung upaya pembatasan ekspor batubara yang saat ini dilakukan Pemerintah Indonesia.

"Saat ini hanya sedang tidak bagus. Saya yakin akan kembali menguat dengan segera, karena harga komoditas energi biasanya cepat pulih," katanya mengakhiri.

Kementerian ESDM Dorong Pertambangan Batubara di Sumatera

Minggu, 13 Januari 2013, 20:56 WIB

Komentar : 0

Antara

Tambang batu bara

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui penambangan batu bara di Pulau Kalimantan sangat berlebihan.

Untuk itu  Kementerian ESDM bakal mendorong peningkatan eksplorasi dan eksploitasi batu bara di Pulau Sumatera untuk bisa menggenjot produksi pada tahun-tahun mendatang. "Wilayah Sumatera memiliki cadangan yang jauh lebih besar, namun eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan di wilayah tersebut masih kalah dibanding wilayah Kalimantan," kata Kepala Badan Geologi, Kementerian ESDM R Sukhyar di Jakarta, Ahad (13/1).

Sukhyar menjelaskan saat ini distribusi pertambangan batu bara di Indonesia mengalami ketimpangan. Dari potensi tambang batubara sebesar 161 miliar ton di Indonesia, 53 persen berada di Pulau Sumatera dan hanya 47 persen berada di Pulau Kalimantan.

"Namun saat ini 92 persen eksplorasi dan eksploitasi batubara ada di Kalimantan, sedangkan di Sumatera hanya 8 persen,” kata Sukhyar mengungkapkan.

Badan Geologi, Kementerian ESDM mencatat potensi sumber daya batu bara sebesar 161 miliar ton, sebanyak 120 miliar ton berupa tambang terbuka, sedangkan 41 miliar ton lain berada di dalam tanah. Dari jumlah itu, total cadangan batu bara yang bisa segera dieksploitasi mencapai 28 miliar ton.

Ketimpangan itu terjadi karena wilayah Kalimantan menawarkan infrastruktur yang lebih baik dibanding dengan Sumatera, kata Sukhyar.

Selain itu, Kalimantan juga memiliki sungai-sungai yang besar yang bisa digunakan untuk sarana transportasi batu bara, sedangkan wilayah Sumatera sebagian besar hanya memiliki sungai-sungai kecil.

Faktor lainnya adalah tambang batu bara di Sumatera, sering mengalami persinggungan atau 'overlapping' dengan perkebunan dan hutan suaka alam. "Sehingga minat pengusaha untuk berinvestasi di Sumatera sedikit berkurang," srbut dia.

Karenanya pemerintah sedang membangun transportasi batu bara di wilayah Sumatera.
Lebih jauh Sukhyar menjelaskan, ada enam proyek kereta api batu bara yang saat ini sedang dikerjakan. Proyek-proyek itu antara lain, kereta api batu bara di Tanjung Carat yang dikerjakan PT Adani Sumsel, proyek kereta api batu bara yang menghubungkan Lahat-Muara Lematang-Tanjung Lago yang saat ini sudah memasuki tahap finishing dan dikerjakan PT Servo Lintas Raya.

Juga ada proyek kereta api batubara Tanjung Enim-Baturaja-Srengsem Lampung yang saat ini masih dalam tahap studi dan dikerjakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan proyek kereta api batu bara Musi Rawas-Tanjung Api-Api yang dikerjakan PT Reliance India.

Tingkat produksi dan ekspor batu bara di Indonesia terlalu cepat dibandingkan dengan konsumsi domestik. Karena itu pihaknya mendukung upaya pembatasan ekspor batubara yang saat ini dilakukan Pemerintah Indonesia.

"Saat ini hanya sedang tidak bagus. Saya yakin akan kembali menguat dengan segera, karena harga komoditas energi biasanya cepat pulih," katanya mengakhiri.

Royalti dan Bea Keluar Batu Bara Batal Dinaikkan

• Selasa, 11 Juni 2013 | 19:23 WIB

Sungai Barito di Kalimantan Selatan menjadi jalur angkutan batu bara untuk memenuhi kebutuhan industri lokal dan diekspor. | KOMPAS/ADI SUCIPTO

4

71

0

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, peningkatan royalti dan bea keluar untuk pertambangan batu bara dan mineral, tidak jadi dinaikkan tahun ini, alasannya iklim investasi batu bara sedang menurun.
"Rekomendasi royalti tidak tahun ini, bea keluar juga belum, soalnya harga batu bara turun," ujar Susilo di Komisi XI DPR, Selasa (11/6/2013).
Susilo menambahkan, saat ini banyak pertambangan di Indonesia tutup, akibat habis masa produksi. Pengusaha pertambangan juga banyak yang belum menyelesaikan syarat dan administrasi untuk memperbarui Izin Usaha Pertambangan (IUP). "Pertambangan masih banyak yang tutup. Kalau diterapkan, akan mematikan saja," jelas Susilo.
Mengingat industri iklim pertambangan masih di bawah tekanan, Susilo menegaskan pihaknya belum bisa menyetujui rekomendasi kenaikan bea keluar dan royalti. Susilo pun berjanji pihaknya akan mengabulkan rekomendasi tersebut tahun depan. "Kami belum merekomendasikan keduanya, baru tahun depan," ucapnya.
Penerimaan negara bukan pajak, berupa royalti dan bea keluar. PKP2B royalti penjualan masih sekitar 13,5 persen, dengan PPH 45 persen, sedangkan IUP royalti penjualan masih 3,5-7 persen, dengan PPH 25 persen. (Adiatmaputra Fajar Pratama/Tribunnews)

Ekspor Batu Bara Indonesia Naik 21 Persen

• Rabu, 17 Juli 2013 | 20:08 WIB

Sungai Barito di Kalimantan Selatan menjadi jalur angkutan batubara yang dimuat di tongkang dan ditarik kapal tunda. Pasokan batu bara dari Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dan diekspor. | KOMPAS/ADI SUCIPTO

7

123

1

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekspor batu bara Indonesia naik 21 persen dalam rentang waktu 5 bulan pertama tahun ini. Data dari Kementerian Perdagangan menyebutkan, volume ekspor batubara selama Januari-Mei tersebut mencapai 163.690.000 metrik ton.

Bloomberg memberitakan, Kementerian Perdagangan tidak memberikan penjelasan penyebab kenaikan ekspor batubara yang digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik tersebut.

Sementara itu, Supriatna Suhala, Direktur Eksekutif di Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia menyebutkan, saat ini pasokan batubara melimpah dan membuat harga batubara turun di pasaran. "Pasokan masih melimpah karena negara-negara produsen selain Indonesia sedang meningkatkan produksi," katanya kepada Bloomberg, Rabu (17/7/2013).

Sejak tahun 2008 lalu, harga batu bara telah terpangkas lebih dari setengahnya. Hal tersebut terjadi karena melambatnya impor batubara dari China dan naiknya produksi batubara dari negara penghasil batubara, seperti Kolombia. (Asnil Bambani Amri)

Teman Pria Della Caroline Pengusaha Batubara Terkenal

Kapanlagi.com - Kumar Bipin, teman pria model Della Caroline merupakan pengusaha batubara berkewarganegaraan India. Dia sekaligus pemilik apartemen saat tempat Della ditemukan tewas pada Sabtu (3/8).

"Dia itu orang sana, bukan WNI. Namanya Kumar Bipin," ujar kakak tiriDella, Rere di TPU Petamburan, Senin (5/8).

Rere menuturkan, Kumar pernah mengungkapkan pekerjaannya pada dirinya. Namun, anehnya, saat Kumar diperiksa polisi, dia mengaku hanya manajer di sebuah perusahaan batubara.

"Tapi ke orang lain dan polisi dia mengaku cuma manajer di perusahaan batubara itu, padahal dia yang punya perusahaan itu," ucapnya.

Menurut Rere, Della selama ini tidak pernah bercerita kalau mengenal Kumar. Meski Della terkenal supel dan periang, perkenalannya dengan Kumar tidak pernah diceritakan kepadanya.

Yang diketahui Rere, Della dan ibunya, Anna Susanti, tidak pernah bertemu dengan Kumar. Saat ini, Kumar masih diperiksa oleh petugas kepolisian.

"Della kan supel, temannya banyak. Tapi nggak pernah cerita kalau ia kenal sama Kumar. Dikenalkan ke kita saja belum pernah," ujarnya.

Berdasar hasil pemeriksaan, Della sekitar pukul 21.30 WIB, datang ke apartemen dengan Kumar Bipin. Setelah bajunya dicuci, korban menutupi badannya dengan handuk warna putih. Kemudian korban meminta minum dan diberikan vodka.

Sebelum Tewas, Della Caroline Serahkan Foto ke Ibunya
Fifie Buntaran: Della Caroline Fun, Sosok Party Girl Banget
Kronologis Kematian Model Della Caroline
Di Tubuh Della Caroline Terdapat Luka Lebam
Fifie Buntaran: Della Caroline Sempat Kehilangan Arah
Keluarga Della Carolline Akhirnya Minta Dilakukan Autopsi
Keluarga: Kasihan Della Caroline Meninggal Seperti Ini
Kematian Della Caroline Janggal?
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Della Caroline
 

Korban kemudian meminumnya dengan dicampur sprite. Dilanjutkan menggoreng nugget untuk dimakan dan setelah itu korban masuk ke kamar.

Namun sekitar pukul 24.00 WIB korban muntah dan pingsan, sehingga Kumar melaporkan ke sekuriti apartemen. Pihak sekuriti akhirnya memanggil dokter namun baru hadir sekitar pukul 02.10 WIB dan dinyatakan korban sudah meninggal (kpl/mdk/dar)

Lihat Foto Galeri Foto Della Caroline - Tewas di Apartemen Casablanca

Model cantik Della Caroline ditemukan tewas di salah satu kamar Apartemen Casablanca, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (4/8).

 4 Foto

Royalti Batu Bara Akan Dinaikkan Jadi 10 Persen

• Rabu, 29 Mei 2013 | 18:30 WIB

Ilustrasi: areal tambang batubara | KOMPAS/M SUPRIHADI

1

126

0

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan segera merevisi besaran royalti batubara untuk pengusaha penambangan pemegang izin usaha penambangan (IUP) di luar pengusaha pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro menuturkan pemerintah tengah merevisi aturan, yang salah satunya mengatur tentang besaran royalti batubara untuk pengusaha penambangan pemegang IUP. Revisi ini dilakukan untuk mengubah besaran tarif royalti batubara pemegang IUP. "Kami mengusulkan (tarif royalti) 10 persen, tapi kami harus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM," ujarnya Selasa malam (28/5/2013).
Catatan saja, selama ini besaran royalti batubara pemegang IUP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam lampiran peraturan ini disebutkan royalti batubara untuk IUP ditetapkan sebesar 3 persen dari harga jual untuk batubara dengan kalori kurang dari 5.100 kalori/kg (Kkal/kg), sebesar 5 persen untuk batubara dengan tingkat kalori antara 5.100 Kkal/kg - 6.100 Kkal/kg, dan sebesar 7 persen dari harga jual untuk batubara dengan tingkat kalori lebih dari 6.100 Kkal/kg.
Menurut Bambang, setelah diterbitkannya UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat sekitar 10.000 perusahaan pemegang IUP baru yang diterbitkan di sektor tambang mineral dan batubara. Dari jumlah itu, sekitar 60% merupakan IUP mineral dan sisanya sekitar 40% perusahaan pemegang IUP untuk tambang batubara.
Kenaikan royalti batubara untuk pemegang IUP ini tentu saja bakal menambah penerimaan negara dari royalti. Hanya saja, Bambang belum mau mengungkapkan berapa besar potensi penerimaan tambahan akibat rencana kenaikan royalti batubara ini.
Ia hanya menggambarkan, selama ini penerimaan negara dari royalti mineral dan batubara sekitar Rp 20 triliun. "Kalau royalti ini diperbaiki dari IUP, diharapkan penerimaan negara makin tinggi," jelas Bambang.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan, selama ini masih banyak pengusaha tambang pemegang IUP yang belum tertib dalam membayar pajak dan royalti. Makanya, saat ini pemerintah tengah menata kembali aturan pengenaan royalti bagi pengusaha tambang batubara. "Royalti akan dilihat dari skala (produksinya). Tapi, sekecil apa pun royalti harus dibayar," ungkapnya beberapa waktu lalu.
Selain menegakkan asas keadilan, upaya perbaikan kembali besaran royalti pengusaha pertambangan batubara ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk menggenjot penerimaan bukan pajak (PNBP) khususnya di sektor pertambangan.
Catatan saja, dalam RAPBNP 2013 pemerintah mematok penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 344,5 triliun, naik dari APBN 2013 yang sebesar Rp 332,2 triliun. Dari jumlah itu, PNBP dari sumber daya alam SDA ditargetkan sebesar Rp 201,7 triliun, lebih tinggi dari target dalam APBN 2013 yang sebesar Rp 197,2 triliun. (Herlina KD/ Kontan)